Pemilu merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat.Sebagai sarana kekuasaan tertinggi rakyat, pemilu harus dijaga dari segala kemungkinan praktik curang dan upaya-upaya membuat keropos sistem pemerintahan demokrasi.Untuk itu, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara konsisten dengan menerapakan secara sungguh-sungguh prinsip jujur, adil
dan demokratis. Dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis, segala aspek penyelenggaraan pemilu, seperti regulasi, penyelenggara maupun komitmen semua pihak yang berkepentingan dengan pemilu harus berada dalam satu atmosfir yang
sama. Dari berbagai aspek pendukung itu, regulasi pemilu merupakan salah satu faktor utama.Sebab, aturan hukum merupakan pedoman bagi setiap pihak yang berpartisipasi dalam pemiluuntuk menjalankan fungsinya masing-masing.Sebagai pedoman, hukum pemilu harus betul-betul mampu menerjemahkan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dikehendaki konstitusi.
Terkait prinsip penyelenggaraan, Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan, pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Norma yang kemudian dikenal dengan asas-asas pemilu tersebut harus bisa diterjemahkan sedemikian rupa ke dalam hukum pemilu, sehingga kontestasi yang terjadi dalam pemilu berjalan dengan jujur, adil dan
demokratis.